Di tengah upaya pemerintah mendorong berbagai program strategis, muncul ironi yang dirasakan sebagian tenaga pendidik di lapangan. Sorotan publik kini tertuju pada kebijakan pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG, yang dinilai kontras dengan kondisi para guru P3K maupun tenaga honorer pendidikan yang masih berjuang mencerdaskan anak bangsa dengan keterbatasan kesejahteraan.
Perbandingan tersebut mencuat karena di saat anggaran dialokasikan untuk mendukung fasilitas operasional pejabat atau pimpinan program, masih banyak guru di daerah yang harus menjalankan tugas pendidikan dengan penghasilan minim. Bahkan, tidak sedikit tenaga pendidik yang hanya menerima honor sekitar Rp650 ribu per bulan.
Dengan nominal tersebut, para guru tetap dituntut menjalankan tanggung jawab besar, mulai dari mengajar, menyiapkan administrasi pembelajaran, hingga membimbing perkembangan karakter siswa. Mereka menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan, namun kesejahteraan yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban tugas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan. Banyak kalangan menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru seharusnya menjadi fokus utama, mengingat peran mereka sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau kesejahteraan mereka masih jauh dari layak, bagaimana kualitas pendidikan bisa maksimal?” menjadi suara yang kerap muncul dari masyarakat.
Isu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya soal program dan fasilitas, tetapi juga penghargaan nyata kepada para pendidik yang setiap hari bekerja membangun masa depan bangsa, meski sering kali harus berjuang nyaris sendirian tanpa dukungan memadai. (Yaris)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!